MUARO JAMBI-- Menindaklanjuti instruksi KPK RI, Kepala BPKAD Alias bersama Sekda Budi Hartono mengumpulkan sejumlah kepala OPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, Selasa 13/06/23.
Beberapa waktu lalu, KPK menggelar rapat bersama kepala daerah yang ada di Jambi. Dala. Pertemuan itu, KPK meminta kepada seluruh daerah untuk menertibkan aset yang belum memiliki legalitas resmi.
Khusus di Muaro Jambi, tercatat ada lebih dari 1.037 porsil tanah yang tersebar dihampir seluruh kecamatan yang ada di Muaro Jambi.
Dari 1.037 porsil itu, saat ini baru sekitar 400 lahan yang memiliki legalitas atau sertifikat dari BPN. Artinya belum separoh yang memiliki legalitas.
Untuk menindaklanjuti hal itu, melalui BPKAD Kabupaten Muaro Jambi mengumpulkan kepala OPD termasuk camat yang memiliki lahan yang belum bersertifikat. Selasa (13/6).
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi Budhi Hartono.
"Ini segera kita tindaklanjuti," kata Budhi Hartono.
Menurut dia, lahan tersebut wajib punya sertifikat pasalnya jika tidak dilakukan penertiban maka bisa dikhawatirkan akan diambil oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, sebab sebagian lahan ini merupakan lahan hibah.
"Kita ambil contoh yang dekat saja. Lapangan aksodano, itu sampai sekarang masih bermasalah padahal kita sudah punya surat menyuratnya," ungkap Budhi.
