Muaro Jambi – Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Muaro Jambi, Alias, S.H., M.H., turut ambil bagian dalam kegiatan peluncuran Indikator Pencegahan Korupsi Daerah(IPKD) melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2025 yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, 5 Maret 2025.
Acara yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting tersebut dipusatkan di Ruang Kerja Bupati Muaro Jambi dan diikuti langsung oleh Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno, didampingi Wakil Bupati Junaidi H. Mahir, Sekda Budhi Hartono, Asisten III Abdul Hamid, Inspektur Kabupaten Herlina, serta jajaran pejabat teknis, termasuk BPKAD selaku salah satu perangkat daerah strategis dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Sebagai ujung tombak pengelolaan keuangan daerah, BPKAD Muaro Jambi memegang peranan penting dalam mendukung pencapaian indikator-indikator pencegahan korupsi yang ditetapkan KPK melalui program MCP. Kepala BPKAD, Alias, menyatakan kesiapannya dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah, sejalan dengan prinsip-prinsip good governance.
“Peluncuran IPKD ini menjadi momentum penting bagi kami di BPKAD untuk terus memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah yang bebas dari praktik korupsi, dengan mengedepankan integritas dan akuntabilitas dalam setiap proses,” ujar Alias.
Program MCP yang diinisiasi KPK bertujuan meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi melalui pemantauan berbasis indikator yang telah disesuaikan. Evaluasi ini mencakup berbagai aspek tata kelola, termasuk transparansi anggaran, pengelolaan aset, dan pelaporan keuangan – area yang menjadi fokus utama BPKAD.
Bupati Bambang Bayu Suseno dalam kesempatan tersebut menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk mengimplementasikan seluruh rekomendasi KPK melalui tiga langkah utama: meningkatkan transparansi, memperkuat akuntabilitas, dan menjaga integritas birokrasi.
Dengan dukungan aktif BPKAD dan seluruh perangkat daerah, Pemkab Muaro Jambi bertekad mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, dan berintegritas. Langkah ini diharapkan dapat membawa Kabupaten Muaro Jambi menjadi salah satu contoh praktik pemerintahan daerah yang antikorupsi dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
